Wewenang Komisi Yudisial – Lembaga-lembaga negara yang dapat dibentuk dengan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 dan diberdayakan untuk mengusulkan sebuah pengangkatan hakim.

Termasuk dalam menanggapi sebuah tuntutan dalam masa reformasi pada tahun 1998. Waktu itu, salah satu dari 6 agenda dalam reformasi yang dilakukan adalah aturan hukum.

Dalam pembahasan kali ini, kami akan menyampaikan secara jelas dan lengkap dan tentunya mudah untuk dipahami yakni mengenai Wewenang Komisi Yudisial. Untuk ulasan selengkapnya, mari simak secara bersama.

Daftar Isi :

Apa itu Komisi Yudisial ?

Komisi Yudisial Republik Indonesia, atau hanya ditunjuk sebagai Komisi Yudisial (disingkat KY atau KY RI), merupakan sebuah badan dalam pemerintahan yang dapat didirikan dengan berdasarkan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni pada Tahun 1945.

Dapat diberdayakan sebagai mengusulkan dalam sebuah pengangkatan terhadap hakim. Ia juga memiliki sebauh kekuatan lain sebagai menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan martabat dan untuk menilai perilaku.

Komisi Yudisial adalah badan publik yang independen dan, dalam menjalankan kekuasaannya, tidak mengizinkan campur tangan atau campur tangan dengan kekuasaan lain. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan menerbitkan laporan tahunan dan menyediakan sebuah akses ke dalam sebuah informasi yang akurat dan lengkap.

Komisi Keadilan menanggapi seruan untuk reformasi pada tahun 1998. Pada saat itu, merupakan salah satu dari 6 agenda reformasi ialah danya sebuah penegakan terhadap aturan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (CCN).

Tuduhan itu merupakan sebuah bentuk dalam kekecewaan terhadap rakyat dengan adanya sebuah praktik dalam bentuk pemerintahan negara yang sebelumnya, yang dapat dilanda dengan berbagai penyimpangan, yang termasuk dalam sebuah administrasi peradilan.

Wewenang Komisi Yudisial

Sesuai dengan sebuah Pasal 13 UU No. 18 pada tahun 2011 yang dapat mengubah dalam UU No. 22 tahun 2004 yakni mengenai Komisi Yudisial dapat diberdayakan untuk:

Dapat mengusulkan kepada Parlemen penunjukan hakim dan hakim ad hoc Mahkamah Agung yakni sebagai persetujuan.
Adanya sebuah pelestarian dan menegakkan dalam suatu martabat, kehormatan, dan perilaku para hakim.
Dapat menegakkan dan memelihara dalam sebuah penerapan Kode Etik yakni sebagai Para Hakim (CIPPH).
Pengembangan Kode Etik untuk Hakim (CIPPH) bersama terhadap organisasi Mahkamah Agung.

Tugas Komisi Yudisial

Atas dasar Pasal 14 UU No. 18 tahun 2011, Komisi Yudisial, dalam menjalankan sebuah kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 (a) untuk mengusulkan terhadap Parlemen untuk penunjukan hakim dan Mahkamah Agung, ialah

Pendaftaran hakim potensial.
Identifikasi hakim Mahkamah Agung masa depan.
Pemilihan calon juri.
Pemindahan calon hakim Mahkamah Agung dengan DPR.

Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial

Adanya sebuah tujuan dalam pembentukan komisi yudisial atau KY di dalam wilayah Indonesia adalah:

Meningkatkan kapasitas, integritas, dan profesionalisme hakim yang sesuai dengan Kode Etik Hakim dengan sebuah pelaksanaan dalam tugas dan wewenang mereka.
Dukungan untuk pembentukan otoritas peradilan yang independen untuk perlindungan keadilan.

Anggota Komisi Yudisial

Dalam sebuah anggota Komisi Yudisial yakni terdiri dari 2 mantan hakim, 2 sarjana hukum, 2 praktisi hukum, dan 1 anggota Komunitas.
Anggota dalam Komisi Yudisial merupakan seorang pegawai negeri sipil yang terdiri atas 7 orang yakni termasuk dengan ketua beserta wakil ketua, yang juga anggota.
Dalam suatu anggota Komisi Yudisial yakni harus tetap menjabat sebagai jangka dalam waktu 5 (lima) tahun dan kemudian dapat dipilih dengan kembali sebagai satu (atau lebih) dari masa jabatannya.