Pengertian BPUPKI – Sering bertugas untuk mempelajari maupun menyelidiki dengan segala hal yang telah berhubungan dengan politik ekonomi dan tata kenegaraan serta semua hal yang begitu diperlukan sebagai kemerdekaan untuk wilayah Indonesia.

Di dalam BPUPKI terdiri dari beberapa organisasi sebagai anggota, terdapat juga pengertian serta tujuan dari BPUPKI. Untuk ulasan lebih lanjut, yuukk… Simak penjelasan nya sebagai berikut.

Daftar Isi :

Apa itu BPUPKI ?

Pengertian BPUPKI adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 1 Maret 1945 (disebutkan pada 29 April 1945).

Tujuan pihak Jepang untuk mendirikan BPUPKI adalah untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dengan berjanji bahwa Jepang akan mendukung proses kemerdekaan Indonesia.

Ketua BPUPKI adalah Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan perwakilan Ichibangase Yoshio (Jepang) dan Raden Pandji Soeroso. BPUPKI terdiri atas 67 orang, yakni 60 orang, yang dianggap sebagai tokoh dari Indonesia dan 7 anggota Jepang.

Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki masalah ekonomi politik, pemerintahan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

Anggota BPUPKI

Dalam sebuah perkumpulan, lembaga atau LSM, organisasi, anggota diperlukan untuk membuat fasilitas berfungsi dengan baik. BPUPKI memiliki 67 anggota. Beberapa di antaranya ialah:

K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua)
R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua), orang jepang
Ir. Soekarno
Prof. Dr. Mr. Soepomo
KH. Wachid Hasyim
Abdoel Kahar Muzakir
Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
Mr. Achmad Soebardjo
A.R. Baswedan
K.H. Ahmad Sanusi
K.H. Abdul Salim
Liem Koen Hian
Ki Bagoes Hadikusumo
H. Agoes Salim
Soekiman
Mr. A.A. Maramis
Abikoesno Tjokrosoejo
Abdoel Kaffar
Drs. Moh. Hatta
Mr. Muhammad Yamin
R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
Tang Eng Hoa
Oey Tiang Tjoe
Oey Tjong Hauw
Yap Tjwan Bing

Sidang BPUPKI

1. Sidang Pertama

Sidang BPUPKI pertama yakni berlangsung di sebuah gedung, Gedung Chuo Sang In di Jalan Pejambon 6 di Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pertemuan pertama dibuka pada 28 Mei 1945 dan dimulai pada 29 Mei 1945 dengan tema State Foundation. Kemudian dalam sebuah proses pertama ini, terdapat 3 orang yang memberikan sebuah pendapat tentang berdirinya negara, yaitu Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Ir. Sukarno.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengeluarkan lima prinsip dari pendirian negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Peri Ketuhanan
Peri Kebangsaan
Peri Kerakyatan
Peri Kemanusiaan
Kesejahteraan Rakyat

Dua hari kemudian, Prof. Dr.Mr. Soepomo telah mengajukan Yayasan Negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945 ialah:

Persatuan
Kekeluargaan
Keadilan Sosial
Mufakat dan Demokrasi
Musyawarah

Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno juga menyarankan lima prinsip negara, yang sekarang dapat kenal dengan nama Pancasila.

Kebangsaan Indonesia
Kesejahteraan Sosial
Ketuhanan Yang Maha Esa
Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi

Menurut Ir. Soekarno, kelima prinsip itu masih bisa diperas di Trisila atau Ekasila. Selain itu, kelima prinsip tersebut disebutkan dalam sebuah urutan yang berbeda dari Pancasila. Kemudian definisi aturan menjadi perdebatan di antara para peserta dalam pertemuan BPUPKI. Dalam debat ini, pengenalan aturan Islam di Indonesia baru akan dibahas.

Sidang pertama BPUPKI yakni telah berakhir pada 1 Juni 1945 dan tidak menghasilkan keputusan akhir tentang pembentukan negara Indonesia yang merdeka sampai istirahat satu bulan.

Pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk sebuah komite kecil yang terdiri dari 9 orang dan disebut Komite Sembilan. Anggota Sembilan Komite ialah:

Ir. Soekarno
Drs. Moch. Hatta
Mr. Achmad Soebardjo
Mr. Muhammad Yamin
KH. Wachid Hasyim
Abdul Kahar Muzakir
Abikoesno Tjokrosoejoso
H. Agus Salim
Mr. A.A. Maramis

2. Sidang Kedua BPUPKI

Pada pertemuan kedua BPUPKI pada 10-17. Pada bulan Juli 1945 dengan masalah bentuk negara, ekonomi dan keuangan, rancangan konstitusi, pertahanan negara, wilayah nasional, kewarganegaraan, dan pendidikan dibahas.

Pada pertemuan kedua ini, sebuah komite yang terdiri dari 19 orang dibentuk untuk membahas rancangan Konstitusi, yang diketuai dengan Ir. Sukarno sendiri teman. Jangan lupa, juga Komite Pertahanan Rumah yang diketuai oleh Komite Ekonomi, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Keuangan yang diketuai dengan Drs. Moch. Hatta.

Berdasarkan dari hasil pemungutan suara, wilayah Indonesia bebas sudah ditetapkan. Daerah itu termasuk bekas Hindia Belanda serta Malaya, Timor Portugis, Papua, Kalimantan Utara, dan pulau-pulau di sekitarnya.

Pada 11 Juli 1945, komite perancang UUD yang dapat membentuk komite kecil yang terdiri dari 7 anggota, yaitu:

Prf. Dr. Mr. Soepomo
Mr. Wongsonegoro
Mr. Achmad Soebardjo
Mr. A.A. Maramis
Mr. R.P. Singgih
H. Agus Salim
Dr. Soekiman

Sidang kedua BPUPKI pada 14 Juli 1945 sebagai bagian dari laporan oleh Komite Desain UUD, Ir. Soekarno melaporkan tiga hasil:

Pernyataan Indonesia Merdeka
Pembukaan UUD
Batang Tubuh dari UUD

Tugas BPUPKI

Pembentukan lembaga Indonesia untuk persiapan penyelidikan bisnis mempunyai berbagai tugas yang harus dilakukan dengan badan. Tugas paling penting dari Badan Indonesia sebagai Persiapan Investigasi Perusahaan sekarang adalah untuk melakukan investigasi terhadap semua hal yang berkaitan dengan independensi atau lembaga negara Indonesia.